Bravo Gowa !!

Harian Kompas pada tanggal 9 Januari 2008 membawa kabar yang menyejukkan di tengah kemarau pendidikan kita. Isinya mengenai kabupaten Gowa yang menggratiskan biaya pendidikan bagi warganya untuk jenjang SD hingga SLTA. Kebijakan ini juga dilakukan tanpa membedakan antara sekolah negeri maupun swasta atau dengan kata lain, kebijakan ini ditetapkan secara menyeluruh di kabupaten tersebut. Tentu ini menjadi kabar yang menyenangkan, bukan hanya bagi warga Gowa, namun juga bagi seluruh insan pendidikan tanah air yang sepertinya makin hari makin frustrasi saja melihat kondisi pedagogik tanah air. Adapun dana total yang dibutuhkan dari APBD Gowa sebesar 50 miliar. Keputusan ini pun lahir dari banyaknya keluhan yang diterima Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo dari para orang tua, yaitu mengenai banyaknya pungutan yang terjadi sekolah. Setelah diidentifikasi, pemkab Gowa menemukan bahwa mereka hanya butuh menambahkan 15 miliar untuk menggratiskan biaya sekolah bagi sekitar 35.000 siswa di Gowa.Walhasil, kebijakan yang benar benar bijak itu pun lahir.Satu kebijakan lagi yang patut diacungi jempol, karena keberaniannya untuk ’melawan arus’ , ialah kebijakan untuk tidak mewajibkan siswa Gowa untuk mengenakan seragam, karena penggunaan seragam sering menjadi biaya tambah yang membebani orang tua. 

Keberhasilan kabupaten Gowa ini, setidaknya memberi dua catatan penting bagi kita, khususnya bagi para eksekutif pendidikan nasional :

1.      Pendidikan gratis / murah itu sangat mungkin.Contoh kabupaten Gowa ini, sama dengan keberhasilan di daerah lain seperti Jembrana, Bali, menunjukkan bahwa dengan identifikasi masalah yang tepat, serta kecermatan dalam mengambil kebijkan, pendidikan sangat mungkin menjadi public goods yang bisa diakses oleh siapa saja. Dengan keberanian memanfaatkan otonomi daerah, kabupaten Gowa bahkan bisa menghasilkan suatu policy yang benar benar pro rakyat dan bukan hanya sekedar merupkan lip service. Namun ada satu catatan penting yang perlu ditambah, yaitu bahwa kasus ini tidak bisa kita pukul rata apalagi kita samakan dengan situasi yang dihadapi Bambang Sudibyo cs.Dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, proses pengambilan kebijakan di Kabupaten Gowa menjadi hal yang lebih ’sederhana’.Monitoring pun akan lebih mudah dilakukan. Meskipun demikian, kebijakan kabupaten Gowa ini sangat bagus untuk dicontoh oleh pemerintah daerah lain, dalam hal pelaksanaan otonomi pendidikan & otonomi daerah. 

2.      Masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan publik dan komitmen politik yang melandasinya.Praktik pembuatan kebijakan seharusnya bisa menangkap aspirasi masyarakat seutuh-utuhnya, tanpa ada perwakilan yang biasanya mereduksi penyampaian aspirasi tersebut. Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bahwa proses penyampaian aspirasi itu menghadapi tembok besar berupa 1) Birokrasi dan 2) kalah oleh kepentingan lain (politics..) .Kalau memang perlu dan dimungkinkan, aspirasi itu disampaikan langsung kepada para pihak yang memegang kunci kebijakan. Dan beruntungnya, untuk kasus kabupaten Gowa, rakyat masih cukup kuat dalam mempengaruhi akal sehat para pejabatnya. Hal yang justru semestinya menjadi pertanyaan kita semua adalah , bagaimanakah cara untuk membentuk dasar komitmen politik para elite penguasa kita ? Karena kalau jawabannya bisa ditemukan, kita tidak perlu lagi risau dengan kebijakan kebijakan yang hanya merugikan rakyat banyak. Mudah – mudahan cerita dari Gowa ini bisa sedikit menyentil kuping para eksekutif pendidikan di daerah lain yang masih menjadikan kecilnya APBD sebagai alasan untuk belum menyediakan pendidikan yang murah.    

Pendidikan Dan Air Bersih

Sekilas, pendidikan dan air bersih tidak memiliki persamaan apa pun. Namun, jika keadaan pendidikan dan sumber daya alam seperti air di negeri ini tidak berubah, maka nasib kedua masalah ini akan serupa.

Air, sebagai unsur vital dalam kehidupan manusia, kini merupakan suatu hal yang tidak bisa didapatkan dengan cuma cuma. Baik di Jakarta maupun di daerah, air sering merupakan barang langka yang memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Padahal, air , sebagaimana sudah menjadi kewajaran di negara maju, semestinya merupakan sumber daya yang tersedia bagi siapa saja di  mana saja. Air,tanpa perlu diragukan lagi, kini merupakan salah satu kebutuhan utama rakyat Indonesia yang lagi lagi tidak dapat disediakan oleh pemerintah. Dan jika tidak terjadi suatu perubahan arah kebijakan  di negeri ini, maka pendidikan pun akan mengalami nasib yang serupa.

 Dengan dibukanya keran privatisasi di sektor sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka hal ini tidak terelakkan lagi. Kesediaan pemerintah untuk menandatangi Letter of Intent IMF pada tahun 1998 yang bertujuan untuk menarik rem tangan krisis moneter,memiliki dampak yang kini dengan pahit dirasakan oleh rakyat Indonesia. Privatisasi BUMN, dan dibukanya pintu bagi pemodal asing dalam sektor strategis seperti kesehatan , air dan pendidikan merupakan akibat langsung dari perjanjian tersebut. Konsekuensinya, perusahaan air minum yang terdapat di berbagai daerah sebagian (besar) sahamnya dikuasai oleh pihak asing seperti Thames dan Pam Lyonnaise. Kekayaan sumber daya alam lokal akhirnya dinikmati oleh pihak asing dan rakyat hanya kebagian air(asin) nya. Kasus kekeringan air yang akhir ini semakin banyak dijumpai di ibukota merupakan dampak dari swastanisasi perusahaan ² yang semestinya memenuhi kepentingan masyarakat luas . Namun, prinsip efisiensi ekonomi yang memang diutamakan oleh perusahaan swasta akhirnya berkuasa atas prinsip pemerataan dan keterbukaan akses, dalam hal ini air bersih. Air, akhirnya memiliki nilai materiil yang hanya dapat diperoleh oleh mereka yang secara finansiil mampu, dan bagi masyarakat golongan bawah, air akhirnya hanya bisa didapatkan dengan susah payah.  Bagaimana dengan pendidikan ? Nasibnya setali tiga uang. Pendidikan kian berpihak pada mereka yang bermodal dan mampu menyediakan uang dalam jumlah yang tidak sedikit .Dilemanya pun tetap terletak pada masalah kebijakan struktural pemerintah, yang kian melepaskan tanggung jawabnya dengan menetapkan perguruan tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan, dan berencana menjadikan tiap instansi pendidikan sebagai BHP pula. Meskipun dikatakan bahwa BHP akan bersifat nirlaba, namun bau dari agenda komersialisasi tetap tercium luas. Ditambah dengan dibukanya sektor pendidikan berdasarkan Perpres 77. tahun 2007 sebagai salah satu sektor penanaman modal asing, , maka kesenjangan pendidikan akan semakin terasa karena sekolah² swasta akan beroperasi berdasarkan kompetisi untuk memperebutkan konsumen yang terbanyak. Dan pada akhirnya yang akan menikmati pendidikan berkualitas hanyalah mereka dari lapisan menengah ke atas.  Tak ada yang terlambat, akan tetapi, seperti sudah disebutkan di atas, jika tidak terdapat sebuah momentum untuk memutar kebijakan pendidikan yang akan datang, maka kelangkaan air dan  kekeringan akan diikuti pula dengan kemarau pendidikan dan kekeringan kantong untuk membiayai pendidikan. Jika air mengalami sebuah drain dalam arti sesungguhnya , yaitu kekeringan, maka pendidikan akan mengalami sebuah braindrain. Kekeringan akan sumber daya manusia yang berkualitas.Kelak pendidikan hanya akan dinikmati oleh mereka yang mampu secara finansial, sebagaimana air bersih hanya dapat dinikmati oleh mereka yang berlangganan PAM atau memiliki mesin pompa sendiri . Pendidikan akan menjadi ‘benda mewah’ sebagaimana air bersih di tengah sumur yang kering.

Nasib pendidikan di negara ini akan sama dengan air. Diprivatisasi.Dikuasai oleh pihak asing. Mahal. Langka. Susah untuk dicari.

Menyikapi Sekolah Asing

 

 

Menjamurnya sekolah asing dan sekolah lokal yang menawarkan kurikulum asing ,baik secara penuh maupun dalam bentuk kerjasama dengan pihak di luar negeri, perlu ditanggapi secara kritis. Pertama karena keberadaan sekolah tersebut memiliki peranan positif yaitu turut menjalankan tanggung jawab dalam mencerdaskan anak bangsa dan menyediakan pilihan alternatif bagi masyarakat, kedua karena sekolah tersebut menyimpan fungsi yang tidak terlihat yaitu fungsi laten yang berpengaruh terhadap nilai nilai yang ditawarkannya terhadap masyarakat.

Sebagai awal pembahasan, kita pertama tama harus mengetahui cerita bagaimana sekolah asing bisa masuk ke negeri ini , dan kita juga harus membedakan antara sekolah asing yang merupakan ‘bawaan’ dari negara tertentu dengan sekolah asing yang dibahas asing. Yang saya maksud dengan sekolah asing bawaan adalah sekolah yang berdiri secara resmi dari pihak kedutaan sebagai tempat untuk menampung siswa dari negara tertentu yang bermukim di Indonesia, seperti German Internation School, British International School dsb. Sedangkan yang menjadi pembahasan adalah sekolah asing swasta yang baru berdiri pasca reformasi dan bukan diperuntukkan bagi anak diplomat atau ekspatriat, tetapi memang ditargetkan untuk masyarakat umum serta memiliki kurikulum mandiri. Contohnya adalah seperti seperti Raffles International School , High Scope, Sekolah Bina Nusantara . Munculnya peluang bagi sekolah sekolah tersebut untuk membuka ‘gerai’nya di Indonesia, khususnya Jakarta disebabkan oleh keterikatan Indonesia pada perjanjian IMF sehingga sektor pendidikan menjadi sektor yang dapat dimasuki oleh investor/ modal asing. Pendidikan menjadi pasar terbuka yang beroperasi berdasarkan sistem permintaan dan penawaran, sehingga banyak pihak yang memanfaatkan peluang ini untuk mencari kesempatan berusaha.Hasilnya adalah munculnya sebuah produk baru yaitu, sekolah sekolah yang menawarkan produk pendidikan berkualitas internasional , dengan standar,kurikulum, dan bahasa internasional. Penawaran tersebut ternyata ditanggapi positif oleh pasar, terutama oleh mereka yang tadinya ingin menyekolahkan anaknya di luar negeri dan merasa beruntung karena ada pihak yang datang ‘menjemput bola’ dengan menyediakan jasa pendidikan ‘bertaraf’ internasional.

Dilihat dari segi kurikulum, sekolah tersebut memang berhak untuk menyajikan menu yang berbeda karena kurikulum yang dianut Depdiknas kini adalah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, sehingga sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri materi pelajarannya. Jadi, secara formal sekolah memang diizinkan untuk menggunakan sebuah rancangan pembelajarannya sendiri , atau mengadopsi kurikulum luar. Entah karena Depdiknas kita sendiri yang malas membuatnya atau karena ini merupakan bagian dari ‘otonomi’ pendidikan. Adapun kurikulum asing yang terdapat di sekolah2 tersebut membuat muridnya harus menggunakan buku teks asing ,seperti buku teks Singapur atau Inggris seperti digunakan oleh anak2 Binus School. Selama ini kita sering mengritik buku teks Indonesia yang dianggap terlalu ‘memperlihatkan’ ideologi pemerintah. Nah, dengan buku teks asing, maka ideologi pemerintah kita sudah tidak ada lagi. Tapi cara pandang orang Singapur dan Inggrislah yang ditelan oleh anak2 tersebut .Puas ? Begitulah gambaran dari kurikulum resmi.

Sebuah institusi pendidikan pasti memiliki sebuah hidden curriculum ,yang sering kali justru lebih berpengaruh dalam pembelajaran seorang anak. Hidden curriculum adalah segala sesuatu yang dipelajari seorang anak di luar KBM resmi, dan menyangkut hal hal seperti nilai , norma, kebiasaan dan pengetahuan yang ia temukan di sekolah,selain pelajaran di kelas itu sendiri. Dalam hal ini, peraturan, kegiatan ekstrakurikuler, makanan di kantin hingga cara berpakaian guru menjadi bagian dari suatu hidden curiculum . Lantas , nilai 2 seperti apakah yang dibawa oleh sekolah asing tersebut ke anak2 kita ? Apakah semuanya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ? Apakah sekolah sekolah asing tersebut bisa mentransmisikan sebuah nilai yang hanya dimiliki oleh sekolah negeri ataupun swasta nasional, yaitu nilai keindonesiaan[1]?Terus terang, lunturnya nilai kebangsaan memang merupakan dampak yang mungkin tidak akan terlalu terlihat dan sangat debatable,tetapi akan sangat nyata jika kita berinteraksi dengan anak2 dari sekolah asing tersebut.Ada sesuatu yang ‘hilang’ dari mereka, dan bisa membuat mereka menjadi tereksklusi dari masyarakatnya sendiri. Cobalah berbicara dalam bahasa Indonesia dengan mereka selama 24 jam, dan anda akan mengernyitkan dahi dan bertanya “ Di sekolah lu diajarin apa si?”. Interaksi yang sempit dan sifatnya yang sangat eksklusif , baik dari formal dan hidden curiculumnya membuat pengetahuan anak2 ini sebenarnya sempit dan terbatas pada ‘dunia’ mereka sendiri.’Dunia’ yang ditawarkan oleh sebuah kurikulum asing. Tetapi apakah mereka siap untuk menghadapi dunia mereka yang sesungguhnya , yaitu masyarakat di mana mereka berada ?

 

Saya mengulangi kembali pertanyaan : Apa dampaknya ini semua bagi generasi penerus bangsa kita ? Inilah yang layak untuk dipikirkan kembali. Apa kira2 dampak dari sebuah textbook yang murni impor dari Singapur atau London dan disandingkan dengan guru yang hanya 30% berbahasa Indonesia bagi seorang anak yang tidak diajari mengenal bangsanya sendiri ? Bisa bisa ia tidak pernah tahu bahwa rasa sayange bukan lagu orang Malaysia. Ok, patriotisme memang tidak tercetak di dalam buku. Tetapi, cultural capital orang Singapur berbeda dengan cultural capital orang Indonesia. Dan apa yang ingin ditanamkan kepada anak Singapur berbeda dengan apa yang dibutuhkan oleh pelajar Indonesia. Mengimpor kurikulum dan standar pendidikan sebuah negara dan mengimplementasikannya kepada murid Indonesia tanpa memfilternya sama sekali, bisa menjadi sebuah bumerang, yang mungkin baru kita rasakan puluhan tahun kemudian. Itu juga kalau masih ada yang peduli dengan nasib bangsa ini.

---

[1] Apa yang dimaksud dengan nilai keindonesiaan sangat terbuka. Tetapi yang dimaksud oleh penulis adalah sebuah ciri keindonesian yang hanya muncul dengan interaksi luas lintas suku, agama , etnis dan kelas sosial yang terdapat di sekolah umum, negeri dan swasta nasional. Hal ini mencakup gaya berbicara , bercanda

Down with Multiple Choice!

Hapus ujian berbentuk pilihan ganda! Pernyataan yang terdengar sangat idealis dan sok heroik ini pasti akan mengundang berbagai tanggapan.Terutama tanggapan yang mempertanyakan atau mungkin langsung menolak pernyataan tersebut. Tapi jika maksud daripada penulis bisa dimengerti, mungkin akan muncul suatu kesepekatan mengenai penolakan ujian multiple choice.

Sejatinya, ujian pilihan ganda merupakan alat untuk mengukur pemahaman murid akan materi yang telah diberikan , dengan menguji kemampuannya untuk menentukan jawaban yang paling tepat di dalam soal yang diberikan. Kelebihannya, ujian pilihan ganda sangat bersahabat dengan murid dan guru karena sangat ‘mudah’ untuk dikerjakan dan juga lebih mudah untuk dikoreksi.Nilai yang diperoleh juga sangat obyektif karena sudah ada kunci jawaban yang bersifat tetap.Itu adalah kondisi ideal dari ujian multiple choice.

Akan tetapi, sebagai orang2 yang ‘berpendidikan’, rasa2nya kita semua tahu kenyataan sesungguhnya dari ujian pilihan ganda. Tes pilihan ganda memang merupakan bentuk ujian yang dinanti oleh setiap murid, tetapi pada saat yang bersamaan justru menafikan proses pembelajaran itu sendiri, terlebih untuk kasus Indonesia. Sejujurnya, untuk kasus Indonesia, ujian pilihan ganda hanyalah alat yang mempertahankan budaya mental kecap.

Ujian pilihan ganda tidak mencerdaskan anak anak bangsa ini. Ada 3 argumen dasar yang diajukan penulis. Untuk memahami mengapa ujian pilihan ganda sebaiknya diganti, kita pertama pertama harus memahami hakikat pendidikan itu sebagai suatu proses.oleh sebab itu, poin pertama ialah bahwa ujian pilihan ganda cenderung tidak menghargai proses pembelajaran seorang anak. Dalam belajar kita pada dasarnya diajak untuk memahami bahwa jika satu apel ditambah dua apel maka akan menjadi tiga apel.Dalam pemahaman tersebut terjadi sebuah proses yang sifatnya kognitif. Kita bukan diajari untuk menghafal atau hanya untuk mengetahui hasil akhirnya, tetapi kita diajak untuk berfikir ’mengapa’ apel tersebut menjadi tiga. Dalam ujian pilihan ganda, yang penting bagi murid adalah untuk mendapatkan jawaban yang benar, tidak peduli apakah cara berfikir dan cara menemukan jawaban (proses) sudah tepat.Guru sebagai evaluator pun tidak dapat mengetahui apakah muridnya sebenarnya memahami substansi dari topik , karena yang penting baginya adalah benar tidaknya jawaban. Murid pun menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Poin inilah yang menjadi dasar argumen kedua, yaitu ujian pilihan ganda sangat bersifat score oriented dan menumbuhkan (mempertahankan) budaya instan. Sangat terkait dengan poin pertama, yaitu kurang adanya penghargaan terhadap proses pembelajaran, maka argumen bahwa ujian pilihan ganda mempertahankan budaya instan bersifat timbal balik. Segala sesuatu yang bersifat instan memang pasti tidak akur dengan yang namanya proses. Instan karena ujian pilihan ganda hanya memperlihatkan hasil dan tidak menangkap bagaimana cara seorang murid mendapatkan jawaban.Hasil adalah yang terpenting, bagaimana caranya itu urusan kesekian. Dan budaya seperti ini tumbuh di kelas kelas sekolah dasar hingga akhirnya seorang anak mengambil bagiannya di dalam masyarakat. Di dalam budaya ini terdapat berbagai ’ritual’, mulai dari yang paling tradisional ’hitung kancing’ , ’cap cip cup’ , ’gambar ular’ atau yang lebih mutakhir dengan pemanfaatan sms dan mms. Malukah kita? Everybody’s doing it, so why shouldn’t we ? Kita semua pernah koq, termasuk penulis, hehe. Yang pasti, ini bukanlah suatu budaya yang pantas kita pertahankan. Titik. Poin ketiga adalah ujian pilihan ganda kurang representatif sebagai alat evaluasi.Ini adalah poin yang secara psikologis (pedagogis) bisa diperdebatkan, tetapi argumen yang saya ajukan adalah kembali menyangkut masalah proses. Pembelajaran adalah proses, sehingga alat evaluasi yang relevan adalah tes yang mampu menunjukkan bagaimana cara seorang murid berfikir dan bekerja, terutama di dalam menjawab sebuah soal. Mungkin bagi tingkat dasar ujian pilihan ganda masih relevan, tetapi sebaiknya ada penyesuaian dengan tingkat pendidikan.Mulai dari tingkat menengah dan seterusnya seorang murid harus lebih banyak menghadapi soal yang mengedepankan kemampuan analisa, argumentasi dan pemecahan masalah, dan ujian pilihan ganda tidak mampu menawarkan hal tersebut. Tentu akan ada banyak kontra terhadap usulan penghapusan ujian pilihan ganda, tetapi jika kita memang ingin melakukan berbagai perbaikan pada sistem pendidikan kita, sudah saatnya kita harus berani jujur mengenai bagian mana yang perlu diperbaiki. Dan mungkin, memperbaiki sistem evaluasi (baca : ujian pilihan ganda) merupakan salah satu langkah awal yang dapat ditempuh. Selamat berdebat !    

Quo Vadis Pendidikan Indonesia ?

 Ke manakah arah pembangunan pendidikan kita? Pertanyaan ini pantas kita ajukan jika melihat kondisi    pendidikan di tanah air.

Alih alih menguatkan fondasi atau dasar pembangunan pendidikan,pemerintah kita justru semakin membingungkan rakyat (dan diri sendiri?) dengan kebijakan yang menimbulkan berbagai kekhawatiran. Anxiety ini terutama dipicu oleh adanya RUU BHP atau Badan Hukum Pendidikan dan Perpres no 77 tahun 2007 yang mengizinkan penanaman modal asing dalam bidang pendidikan,dengan maksimal tingkat penguasaan saham sebesar 49%. Kekhawatiran yang ditunjukkan oleh berbagai kalangan ini bukanlah suatu ekspresi nasionalisme sempit yang tidak mengizinkan adanya keterlibatan pihak asing dalam pendidikan nasional,melainkan suatu kekhawatiran bahwa pemerintah akan semakin lepas tangan dari urusan pendidikan,dan bahwa mekanisme pasar yang akan mengatur kebutuhan dasar tiap warga negara ini.Akibat yang sangat mungkin terjadi ialah kesenjangan pendidikan yang semakin mencolok, dimana pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara finansial mampu. Padahal, pemerintah wajib menyediakan pendidikan berkualitas yang mampu diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Namun, kebijakan yang akhir akhir ini dikeluarkan pemerintah sangat kontradiktif dengan semangat keterbukaan akses pendidikan yang mereka usung. Ditambah pula dengan tarik ulur 20% dari APBN yang semestinya dialokasikan untuk anggaran pendidikan, komitmen para elite kita terhadap urusan pencerdasan anak bangsa kembali dipertanyakan.

Dengan berbagai indikasi,yang terlihat dengan menjamurnya sekolah asing dari tingkat playgorup hingga perguruan tinggi dan sekolah sekolah nasional yang menawarkan kurikulum internasional untuk menjaring semakin banyak murid alias konsumen, muncul suatu pertanyaan : Akankah dunia pendidikan kita pada akhirnya harus tunduk pada logika pasar ?

 

Jika hal ini yang terjadi ( dan indikasinya sudah sangat kuat) ,maka mimpi akan kesempatan yang merata akan pendidikan berkualitas di negeri ini tetaplah suatu mimpi.Sebaliknya,mimpi buruk bahwa pendidikan menjadi kebutuhan primer yang berharga kebutuhan tertier akan sangat mungkin menjadi kenyataan.Dan hal ini sangat mungkin terjadi,jika segala wacana dan diskursus publik mengenai masalah pendidikan dijawab dengan produk hasil kepentingan elite yang ternyata lagi lagi mementingkan kepentingan segelintir orang di atas kepentingan masa depan bangsa.Ironis adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan saat ini, jika kita kaitkan dengan komitmen para pemimpin kita, di mana mereka enggan berinvestasi ke dalam sumber daya manusia,namun pada saat yang sama membiarkan pihak asing untuk ‘mengambil alih’ tanggung jawab tersebut.

Mungkin,pemerintah kita sadar akan ketidakmampuannya untuk mengelola pendidikan dan akhirnya merelakan masalah ini untuk diurus sama orang lain. Lagipula,sejak kapan pemerintah kita berani berkata ‘tidak’ terhadap tekanan dari lembaga internasional yang punya daya cengkeram yang kuat atas Indonesia seperti WTO ? RUU BHP dan Perpres no 77 tahun 2007 adalah anak kandung dari ketidakberdayaan pemerintah ini.

Namun, koreksi tentu masih bisa dilakukan dan jika masyarakat pendidikan terus mengingatkan akan pentingnya arah pembangunan pendidikan yang diikuti negeri ini, maka mudah-mudahan tujuan utama kita semua, yaitu pencerdasan kehidupan bangsa, dapat dicapai.

An Ideology for the Pedagogy

Ibarat sebuah bangunan, maka pendidikan saat ini memiliki bentuk yang tidak karuan. Fondasinya ga kuat, lantai dasarnya memiliki bentuk yang ketinggalan jaman, sedangkan lantai2 atasnya sangat mengikuti zaman Minimalislah katakan . Jadi bentuknya ga karuan. Ada yang catnya warna putih, mungkin sisi belakangnya justru warna warni . Kalo mau bagus, sekalian aja direnovasi tanpa harus meninggalkan bentuk dasarnya. Atau ga, sekalian aja bikin gedung yang baru, jadi pake fondasi baru lagi. Tapi kalo mau tetep gedung yang lama juga ga apa, asal gedungnya direstorasi lagi, dan desainnya ga campur aduk.

Kenapa menggunakan analogi seperti itu ? Karena saat ini, dunia pendidikan kita memang memiliki rupa yang tidak jelas. Prinsip equal opportunity bagi seluruh rakyat memang tidak dihilangkan, tetapi menghilang. Dengan liberaliasasi pendidikan yang semakin nyata, maka automatis sistem pasar pun bekerja dengan efektif di negeri ini sehingga dampaknya dirasakan oleh rakyat yang semakin hari semakin sulit memperoleh akses atas pendidikan dengan kualitas yang merata. Mimpi buruk bahwa pendidikan hanya menjadi milik mereka yang mampu pun akan menjadi kenyataan yang pahit.  Siapa yang bertanggung jawab ?Satu satunya jawaban adalah pemerintah. Titik.Pada sisi lain,kita juga tidak boleh menutup mata dan mengesampingkan segala usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah . UU Sisdiknas seharusnya kita sambut dengan sikap kritis – positif, begitu juga dengan program BOS dan usaha pemerintah daerah lainnya untuk memajukan pendidikan pada tingkat lokal. Pengembangan pendidikan alternatif juga merupakan angin yang segar. Namun ,sumber kekhawatiran terbesar saat ini adalah kebijakan yang justru akan menjadikan pendidikan sebagai suatu komoditi yang menutup akses bagi jutaan rakyat Indonesia untuk memperoleh hak atas pendidikan. Pertanyaan yang ingin dilontarkan sangat sederhana : Apakah kita harus merelakan hak jutaan warga Indonesia atas pendidikan demi meningkatkan daya saing segelintir orang lain sehingga menciptakan kesenjangan pendidikan ? Kesenjangan memang bukan sesuatu yang dapat dengan mudah kita kuantifikasi. Bahkan, konsep kesenjangan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan bergantung pada posisi kita memandangnya. Namun, untuk konteks pendidikan , kesenjangan tersebut sangat mudah terlihat dengan semakin mahalnya biaya pendidikan sehingga menyulitkan rakyat kecil untuk memperoleh haknya. Sedangkan bagi mereka yang mampu , pilihannya tersedia begitu banyak, mulai dari yang menyediakan fasilitas antar jemput hingga ekstrakurikuler polo air.  Jika akhirnya pendidikan pun menjadi komoditi resmi yang tunduk pada prinsip free fight liberalism dan dapat diperjualbelikan (oleh pihak asing) di negeri ini, maka rasanya sudah tidak ada lagi hal yang tidak diperjualbelikan lagi. Kalau begitu, selamat jualan !!